Sekda hingga Bapenda Terbang ke Jakarta, Kutim Kejar Kejelasan Dana Transfer
- account_circle sampulberita.co
- calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
- comment 0 komentar
Bupati Ardiansyah Sulaiman, dan Wakil Bupati Mahyunadi. (Dok. SampulBerita)
SAMPULBERITA.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah langsung ke pemerintah pusat untuk mencari kejelasan mengenai kebijakan transfer anggaran yang mengalami penundaan. Sejumlah pejabat strategis daerah dikirim ke Jakarta untuk melakukan koordinasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim bersama Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda menjadi bagian dari tim yang menjalankan agenda tersebut. Ketiganya dinilai memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, pendapatan, hingga pengelolaan fiskal daerah.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan keberangkatan pejabat tersebut berkaitan dengan pembahasan kondisi anggaran daerah bersama pemerintah pusat.
“Kita cek lagi ini, kita usahakan lagi. Mudah-mudahan ini bisa,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai, Kamis 8 Oktober 2026.
Menurut dia, koordinasi secara langsung diperlukan agar Pemkab Kutim mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kebijakan transfer sekaligus kemungkinan langkah yang dapat dilakukan daerah.
Ardiansyah menyebut agenda tersebut juga menjadi alasan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala Bapenda tidak menghadiri sejumlah kegiatan di daerah pada hari yang sama.
“Pak Sekda, Kepala Bappeda, sama Kepala Bapenda minta izin untuk tidak hadir hari ini karena ada yang harus mereka koordinasikan di pusat,” katanya.
Salah satu materi yang dibahas ialah penundaan spending 40/30 dari pemerintah pusat. Pemkab Kutim ingin mengetahui kepastian kebijakan tersebut karena berkaitan dengan kemampuan daerah mengatur belanja.
“Di antaranya membicarakan itu, penundaan spending 40/30 dari pusat,” jelas dia.
Hasil pertemuan di Jakarta nantinya menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan langkah berikutnya. Kepastian transfer dinilai penting agar penyusunan prioritas belanja dan pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal yang tersedia.
Pemkab Kutim berharap koordinasi tersebut memberikan kejelasan sehingga program pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah. (AdvKominfo)
- Penulis: sampulberita.co
Saat ini belum ada komentar