Bupati Kutim Soroti Potensi Walet Jadi PAD

Sampulberita.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan penghargaan kepada 100 wajib pajak teladan dalam ajang Gebyar dan Reward Pajak Kutim 2025. Kegiatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim ini menjadi bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya inovasi dan pemerataan penggalian potensi pajak di seluruh wilayah Kutim. Ia meminta Bapenda untuk tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menggali potensi pajak hingga ke daerah pelosok.

“Bapenda harus terus berinovasi dalam menggali potensi pajak di seluruh wilayah, termasuk di daerah pelosok,” ujar Ardiansyah, Kamis (6/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti potensi besar dari sektor komoditas sarang burung walet. Menurutnya, banyak sentra produksi walet di Kutai Timur yang jika dikelola secara optimal dapat menjadi salah satu sumber PAD yang menjanjikan.

“Kita punya potensi besar dari sarang burung walet yang banyak terdapat di Kutim. Jika dikelola dengan baik serta didukung kesadaran wajib pajak yang tinggi, ini bisa menjadi salah satu sumber PAD yang sangat menjanjikan,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kutim, Syafur, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada 100 wajib pajak terpilih yang dinilai paling patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Selain penghargaan utama, Bapenda juga menyiapkan 75 hadiah yang diundi secara digital bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga ajakan agar seluruh wajib pajak semakin sadar dan disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” terang Syafur.

Melalui kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Kutim 2025, Pemkab Kutim berharap dapat memperkuat budaya taat pajak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tata kelola pajak yang transparan dan sistematis diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal dan mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

“Kita ingin masyarakat sadar bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” imbuh dia. (adv/rls)