Dualisme KNPI Kutim: Siapa Sesungguhnya Wakil Pemuda, Mengawal Kebijakan Pemerintah atau Penjaga Status Quo?

sampulberita.co Dualisme kepemimpinan yang melanda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kutai Timur, dengan terpilihnya Andi Zulfian sebagai Ketua DPD KNPI Kutim periode 2025–2028 tak lama setelah pelantikan Avivurahman Al Gazali sebagai Ketua DPD KNPI Kutim.

Fenomena ini dapat dibilang sebagai perebutan hegemoni di dalam tubuh gerakan pemuda itu sendiri, yang pada akhirnya akan merefleksikan kekuatan-kekuatan politik intelektual para pemuda yang lebih besar.

Organisasi, pemuda seperti KNPI, tidaklah netral. Mereka adalah arena di mana berbagai kepentingan saling berinteraksi dan berkonflik. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: kepentingan siapa yang sedang diwakili oleh masing-masing versi dalam dualisme KNPI ini?

Pernyataan Andi Zulfian yang ingin menjadikan KNPI Kutim sebagai “mitra kritis pemerintah” dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun sebuah counter-hegemonic block dari dalam, mencoba menawarkan narasi yang berbeda dari sekadar “alat pemerintah.” Namun, pertanyaan kritisnya adalah, apakah “mitra kritis” ini benar-benar mewakili kepentingan kaum muda secara luas, terutama mereka yang terpinggirkan, ataukah hanya kritik yang bersifat “lunak” demi menjaga hubungan baik dengan kekuasaan yang ada?

Munculnya  KNPI versi Andi Zulfian adalah bahwa KNPI Kutim yang diwakili oleh Avivurahman dianggap tidak mengakomodir sebagian besar pemuda di Kutim dan melihat kemungkinan KNPI yang telah di lantik sebelumnnya lebih besar mewakili kepentingan yang lebih status quo, atau  yang mungkin lebih nyaman dengan posisi KNPI sebagai alat pemerintah demi akses terhadap sumber daya atau pengaruh tertentu. Perbedaan ini bisa jadi bukan sekadar perbedaan cara pandang, melainkan perebutan akses terhadap politik kapital yang bisa didapatkan melalui organisasi yang diakui secara formal.

Konflik di tubuh KNPI ini juga dapat dilihat sebagai pertarungan hegemoni. Dualisme yang terjadi di KNPI Kutim menunjukkan adanya krisis hegemoni di dalam organisasi pemuda. Tidak ada satu versi KNPI pun yang mampu sepenuhnya menggambarkan visinya sebagai satu-satunya yang sah dan diterima oleh semua.

Ketika Andi Zulfian menekankan pentingnya “memperluas wawasan untuk menelurkan gagasan” dan tidak menjadi “alat pemerintah,” ia sedang mencoba membangun sebuah hegemoni alternatif yang menekankan pada intelektualitas dan independensi pemuda. Namun, seberapa jauh gagasan ini dapat diterjemahkan menjadi praktik konkret yang memberdayakan kaum muda di lapisan bawah, bukan hanya elite pemuda?

Pernyataan Cornelius Talar, Ketua DPD KNPI Kaltim versi Andi Zulfian, bahwa “satu rumah, dapur berbeda” dan “semua versi KNPI saat ini memiliki SK dari DPP masing-masing” justru menunjukkan perpecahan dan pengakuan masing-masing versi. Ini mengindikasikan bahwa otoritas sentral (DPP KNPI) sendiri sedang mengalami perpecahan internal, yang kemudian merembes hingga ke tingkat daerah. Ini bisa menjadi tanda dari kelemahan struktural yang membuat KNPI rentan terhadap intervensi dari luar atau perebutan kepentingan oleh versi yang berbeda.

Kabupaten Kutai Timur, sebagai salah satu lumbung sumber daya alam (khususnya batubara), tentu menjadi wilayah yang sangat strategis bagi berbagai kepentingan modal. Organisasi pemuda yang kuat dan terlegitimasi memiliki potensi untuk menjadi saluran aspirasi masyarakat terutama pemudanya, atau justru menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Pertanyaan krusialnya adalah, siapa yang akan diuntungkan dari perpecahan di KNPI ini? Apakah perpecahan ini akan melemahkan gerakan pemuda secara keseluruhan, sehingga memudahkan oknum – oknum di luar KNPI atau yang mempunyai untuk eksploitasi Sumber Daya Alam di Kutim tanpa hambatan berarti dari daya kritis Pemuda? Atau justru, perpecahan ini akan memicu kesadaran di kalangan pemuda untuk lebih kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada?

Pernyataan Andi Zulfian untuk “membuka semua kanal komunikasi dan menampung aspirasi dari seluruh OKP” adalah langkah yang baik, tetapi tantangannya adalah bagaimana aspirasi ini tidak hanya menjadi retorika, melainkan mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan kaum muda yang seringkali terpinggirkan oleh proses pembangunan dan kebijakan daerah yang didominasi oleh para elit politik maupun para pemodal besar.

Secara keseluruhan, dualisme KNPI Kutai Timur, adalah cerminan dari dinamika kompleks antara kontradiksi pemuda, perebutan hegemoni, dan dampaknya terhadap kemampuan gerakan pemuda untuk menjadi kekuatan alternatif untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat khususnya pemuda atau justru menjadi alat bagi kepentingan dominan. Ini bukan sekadar masalah internal organisasi, melainkan pertarungan hegemoni di dalam Pemuda Kutim

Pertarungan hegemoni ini menentukan masa depan peran pemuda di Kutai Timur. Apakah suara pemuda akan bersatu untuk kekuatan kritis, ataukah akan terpecah belah dan mudah dimanipulasi? Jawabannya ada pada bagaimana dualisme ini disikapi dan diselesaikan.