Pemkab Kutim Prioritaskan Listrik PLN, 117 Paket Infrastruktur Dibahas Bertahap
- account_circle sampulberita.co
- calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
- comment 0 komentar
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor. (Dok. SampulBerita)
SAMPULBERITA.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memprioritaskan penyelesaian rencana pemasangan jaringan listrik PLN sebelum melanjutkan pembahasan 117 paket pembangunan infrastruktur lainnya di wilayah yang berbatasan dengan Taman Nasional Kutai (TNK).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengatakan penentuan prioritas diperlukan agar proses penyelesaian administrasi berjalan lebih terarah. Terlebih, sejumlah rencana pembangunan bersinggungan dengan kawasan konservasi sehingga membutuhkan koordinasi khusus dengan pihak terkait.
Menurutnya, pembahasan kelistrikan menjadi fokus awal karena pemerintah daerah menargetkan masyarakat di wilayah terdampak segera memperoleh akses energi. Sementara itu, usulan pekerjaan infrastruktur lain akan dikaji setelah persoalan kerja sama pembangunan jaringan listrik mendapatkan kejelasan.
“Yang ini kita bahas khusus untuk listrik PLN dulu. Untuk usulan 117 paket kegiatan pembangunan lainnya, nanti akan kita bahas bertahap karena belum ada jawaban pasti juga,” terang Noviari.
Ia menjelaskan, 117 paket kegiatan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, fasilitas sanitasi, hingga penyediaan sarana air bersih. Namun, sebagian usulan berada di area yang berbatasan dengan kawasan TNK sehingga memerlukan penelaahan lebih lanjut.
“Usulan 117 paket kegiatan yang kita ajukan itu ternyata bukan hanya masuk kawasan APL, tapi ada yang berbatasan dengan TNK. Nanti ini akan kita bahas setelah urusan komitmen listrik ini selesai,” tambahnya.
Pemkab Kutim berharap pendekatan bertahap tersebut dapat memperjelas mekanisme pelaksanaan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan konservasi. Pemerintah daerah tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan infrastruktur warga agar peningkatan pelayanan publik dapat berjalan sesuai regulasi dan prioritas pembangunan. (AdvKominfo)
- Penulis: sampulberita.co
Saat ini belum ada komentar